A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 

1. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kerasipan, Administrasi Keprotokolan,  Kehumasan dan Keamanan,  Prototype Gedung dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
2. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
3. Keputusan Sekretaris MA Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2023
4. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 
5. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
6. Perpres Nomor 93 Tahun 20022 Tentang Perubahan  Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
7. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
8. Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
9. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
10. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

B. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
4. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
5. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
6. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
9. PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
10. PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
11. PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
13. PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
14. PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
15. PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
16. PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
17. PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
18. PP No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
19. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
20.  Surat Edaran No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instasi, dan Jabatan Fungsional berbasis Elektronik pada Aplikasi Sistem  Informasi Kepegawaian di ingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

C.  PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Edisi I Tahun 2007
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
7. Peraturan MenPAN/RB  Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
8. Peraturan Meneri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
9. Surat Keputusan KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
12. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
13. SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
14. SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
15. SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
16. SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden  No. 29 Tahun 2014 tentang Sitem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Men PAN/RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
7. Keputusan Sekretaris MA No. 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Petugas SAKIP
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
9. Keputusan Ketua MA No. 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
10. Keputusan KMA No. 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
11. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)  Tahun 2023
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan  Tahun Anggaran 2024
13. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun 2024

E. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama