PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB "MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, BERKAH DAN BERPRESTASI"
#
Logo PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Jl. Jendral Sudirman KM 2 Bangko 37314 Telp/Fax. 0746-21223

E-mail : pa.bangko@yahoo.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkarae Court Mahkamah Agung


Logo Artikel

POS BANTUAN HUKUM

ri 74

ma 74

POS BANTUAN HUKUM

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

(SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum)

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.

2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.

3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

  • Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
  • Bantuan pembuatan dokumen hukum;
  • Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya;
  • Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk pembebasan pembayaran biaya sssuai syarat yang berlaku;
  • Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Majelis Hakim.

5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo, adapun komponen biaya prodeo meliputi :

  • Biaya Pemanggilan;
  • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
  • Biaya Saksi/biaya Materai;
  • Biaya Alat tulis kantor;
  • Biaya penggandaan/Fotocopy;
  • Biaya pemberkasan dan biaya pengiriman.

6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma)dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan(PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  • Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka pemohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Sumber :

*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

*. Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010.

*. Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas