#
Logo PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Jl. Jendral Sudirman KM 2 Bangko 37314 Telp/Fax. 0746-21223

E-mail : pa.bangko@yahoo.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkarae Court Mahkamah Agung


Logo Artikel

POSBAKUM PRODEO

Artikel

Posbakum dan Prodeo

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

 

posbakum02

Sejak tanggal 1 Maret 2014 Pengadilan Agama Bangko bekerja sama dengan STAIN Maulana Qori Bangko telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Bangko dapat datang ke Kantor Pengadilan Agama Bangko yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Km.02 Bangko. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, antara lain :

  • Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

  • Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bangko berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

  • Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayuar biaya perkara.
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosila Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Raskin, kartu BLT Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS.
  3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon layana Posbakum dan disetujuoi oleh Petugas Posbakum

 

PROSEDUR LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

  1. Dalam hal perkara perdata, perdata agama, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis;
  2. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara terulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon;
  3. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen;
  4. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran;
  5. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas  berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan;
  6. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa;
  7. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


APLIKASI PENDUKUNG 
pengaduan simari komdanas sipp ecourtt
sikep abs lpse jdih perpus
 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas